Pembahasan Laporan Survei Persepsi Korupsi

Hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia peringkat korupsi Indonesia menunjukkan bahwa indeks korupsi naik dari 114 ke 107. Meskipun naik, tapi masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Itu berarti upaya-upaya untuk mencegah terjadinya korupsi masih belum sepenuhnya berhasil. Bangsa Indonesia setelah era reformasi, berkomitmen untuk mennyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan efektif serta efisien. Semangat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dengan berlandaskan pada konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara seperti tertuang dalam preambul UUD 1945 mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai cita-cita ini bukan persoalan yang mudah, karena selain banyak berbagai masalah yang tengah membelit kehidupan bangsa Indonesia juga di warnai persoalan di bidang ekonomi, sosial politik, pertahanan dan keamanan, hukum serta permasalahan kebudayaan yang mesti diselesaikan. Salah satu masalah besar yang dihadapi terkait dengan persolan bangsa dan menjadi tantangan untuk diselesaikan bersama adalah persoalan korupsi. Tampaknya perilaku korupsi di negara kita sudah menjadi persoalan yang mengkhawatirkan sejak lama, dampaknyapun cukup dahsyat karena bisa merusak stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal mana dampak tindak korupsi tersebut akan merongrong kemandirian semua aspek kehidupan negara. Akhir-akhir ini berita di berbagai media baik melalui online (internet), televisi, radio, surat kabar dan media cetak lain banyak mengulas dan memperbincangkan terjadinya tindak pidana korupsi yang masif. Pelaku korupsi pun beragam mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat maupun PNS Daerah. Demikian juga Pejabat Negara di Pusat dan Pejabat di daerah bahkan beberapa pengusaha pusat dan daerah pun juga telah tersangkut korupsi. LIPI sebagai lembaga pemerintah sampai saat ini belum diketahui oleh masyarakat seberapa besar penyelenggaraan layanan yang tidak atau kurang efisien dan bahkan kemungkinan seberapa tinggi layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, kiranya perlu dilakukan kajian tentang persepsi masyarakat terhadap tingkat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh LIPI.

LIPI wajib mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Anggaran harus dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya tindak korupsi. Pengelolaan yang baik perlu didukung dengan sistem dan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Interaksi LIPI dengan masyarakat perlu dibangun agar memberikan suasana yang saling menghargai antara kedua pihak dan saling memanfaatkan terutama bagi masyarakat atas jasa pelayanan LIPI. Oleh karena itu terkait dengan maksud seperti tersebut diatas maka pertanyaan penelitiannya adalah Bagaimana pendapat atau persepsi masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh LIPI ?.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pelayanan publik LIPI.

Berdasarkan penyebaran wilayah satuan kerja LIPI yang meliputi wilayah di pusat-pusat kegiatan LIPI yang ada di pulau jawa dan di luar pulau jawa juga mempertimbangkan stakeholders yang berada dibeberapa kota besar lainnya maka sampel lokasi yang dipilih berdasarkan porpusif sampel/contoh.

Lokasi sampel adalah :

  1. Medan
  2. Banjarmasin
  3. NTB
  4. Makasar
  5. Bandung dan Bogor (Jawa Barat)
  6. Surabaya dan Malang (Jawa Timur)

Alasan pemilihan lokasi/kota ini adalah mendasarkan kepada frekuensi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada PNBP dan frekuensi kerja sama. Disamping alasan tersebut penelitian juga mempertimbangkan lokasi pilihan dapat mewakili wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*